KALTIMHYPE.COM - Akhmed Reza Fachlevi, eks Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, memberikan penjelasan terkait isu pemangkasan anggaran Beasiswa Kaltim yang belakangan ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada redaksi, Reza menegaskan bahwa tuduhan mengenai pengurangan anggaran beasiswa dan dugaan adanya permainan atau pengutamaan pokok-pokok pikiran DPRD adalah tidak berdasar.
Ia menjelaskan bahwa Komisi IV pada periode sebelumnya selalu mendukung dan memprioritaskan program-program yang pro-pendidikan serta memperhatikan kebutuhan sektor pendidikan.
“Penurunan anggaran beasiswa tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik yang selama ini disangkakan. Namun, disebabkan oleh fluktuasinya APBD Kaltim tahun anggaran 2024,” jelasnya melalui pesan WhatsApp baru-baru ini.
“Kami sangat menyayangkan adanya saling lempar tanggung jawab terkait isu ini. Tidak ada niatan untuk mengurangi hak dan kepentingan di dunia pendidikan di Kaltim. Jika ada pernyataan bahwa DPRD ikut cawe-cawe dalam pengurangan anggaran Beasiswa Kaltim, hal tersebut sama sekali tidak benar,” ujarnya lebih lanjut.
Ia menambahkan, dalam proses detailnya, pengurangan anggaran tersebut tidak pernah disampaikan kepada Komisi IV.
“Terkait pengurangan anggaran, secara detail proses mekanisme pengurangan tersebut tidak pernah disampaikan kepada kami. Pembahasan anggaran memang merupakan kesepakatan bersama, namun teknis pelaksanaan dan perubahan anggaran adalah kewenangan eksekutif. Masalahnya, kami juga tidak mengetahui siapa yang berperan dalam pengurangan ini, apakah terjadi di level TAPD atau saat proses asistensi dan harmonisasi anggaran,” ungkapnya.
Di akhir, Reza menyampaikan bahwa Komisi IV akan tetap memprioritaskan sektor pendidikan demi pengembangan sumber daya manusia di Kaltim.
“Kami terus mendorong agar anggaran ini diprioritaskan demi kepentingan pendidikan putra-putri Kaltim,” tegasnya.
Ia juga berharap masyarakat dan pihak terkait lainnya tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau isu yang tidak akurat, khususnya menjelang Pilkada.
“Kami berharap masyarakat dan pihak-pihak lainnya tidak terpengaruh oleh informasi, opini, atau isu yang tidak akurat, terutama dalam momentum Pilkada seperti ini,” tutupnya. (adv)
