KALTIMHYPE.COM – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proyek infrastruktur besar, termasuk jalan tol, pelabuhan, dan bandara, akan diserahkan kepada pihak swasta.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat acara penutupan Munas Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Kamis (16/1/2025), di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Menurut Prabowo, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan menjadi pendekatan utama dalam pembangunan infrastruktur di masa depan. Ia menyampaikan bahwa swasta akan lebih banyak terlibat dalam pembangunan proyek-proyek besar, mengingat efisiensi dan inovasi yang dapat dihadirkan oleh sektor swasta.

“Untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara, saya serahkan sepenuhnya kepada pihak swasta,” tegas Prabowo.

Prabowo menambahkan bahwa sektor swasta memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih baik dalam menjalankan proyek infrastruktur, yang menurutnya akan membuat proyek tersebut lebih efisien.

“Saya ingin memberikan lebih banyak kepercayaan kepada swasta karena mereka lebih efisien, lebih inovatif, dan lebih berpengalaman,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa ia tidak pernah memerintahkan penghentian proyek infrastruktur yang sudah berjalan. Ia menjelaskan bahwa meskipun skema pembangunan akan bergeser, proyek-proyek infrastruktur tetap akan dilanjutkan, dengan penekanan pada peningkatan peran sektor swasta.

“Saya tidak menghentikan proyek infrastruktur, saya hanya mengubah pendekatannya,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan sektor swasta dapat lebih berkembang dan turut berperan dalam pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah akan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan rakyat.

“Pemerintah akan menangani aspek-aspek yang penting untuk kepentingan rakyat, sementara swasta bisa lebih aktif dalam menjalankan proyek-proyek besar,” ujar Prabowo menutup penjelasannya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pembangunan proyek infrastruktur besar, termasuk jalan tol, dihentikan sementara.

Keputusan ini diambil untuk menilai kelayakan proyek dengan mempertimbangkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Sony Sulaksono Wibowo, anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang mewakili unsur pemangku kepentingan, mengungkapkan bahwa pembangunan jalan tol baru akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pemerintah meninjau anggaran negara yang tersedia.

Keputusan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, seiring dengan stabilitas keuangan negara. (tam)