KALTIMHYPE.COM - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis, menyoroti jumlah aparat kepolisian yang dikerahkan saat penahanan Hasto di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto ditahan atas dugaan menghalangi penyidikan kasus suap yang menyeret mantan anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

Todung menilai kehadiran aparat dalam jumlah besar di lokasi seakan memberikan kesan bahwa kasus ini merupakan tindak kriminal berat.

"Kalau kita lihat situasi di KPK, jumlah polisi yang hadir sangat banyak, seolah-olah ini kasus kriminal luar biasa seperti terorisme," ujar Todung dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Ia juga menilai langkah tersebut berlebihan dan tidak semestinya dilakukan.

"Menurut saya, ini merupakan tindakan yang terlalu berlebihan dari pihak Kepolisian, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu," tambahnya.

Sekjen ditahan KPK, ada instruksi muncul dari PDI Perjuangan untuk para kepala daerah.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda partisipasi dalam agenda retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Magelang.

Instruksi ini muncul menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2).

Keputusan tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025.

“Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi instruksi tersebut.

KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku serta perintangan penyidikan.

Dalam suasana usai pemeriksaan di KPK, Hasto tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan dengan tangan diborgol.

Megawati meminta seluruh kader PDIP yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera menghentikan perjalanan mereka hingga ada instruksi lebih lanjut.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen setelah penahanan Hasto. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menyatakan bahwa seluruh kendali partai kini berada langsung di bawah Megawati Soekarnoputri.

“Dengan situasi saat ini, Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Semua komando ada di bawah kepemimpinan langsung Megawati Soekarnoputri,” ujar Komar dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP pada Kamis (20/2) malam.

Komar menegaskan bahwa seluruh elemen partai, termasuk fraksi PDIP di DPR, harus menunggu arahan langsung dari Megawati. (tam)