KALTIMHYPE.COM - Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mengurangi angka stunting.
Stunting yang masih berada pada angka tinggi menjadi perhatian utama, terutama karena berdampak pada masa depan generasi bangsa.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, mengatakan bahwa stunting memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar persoalan kesehatan, yakni menjadi tantangan strategis untuk keberlanjutan bangsa.
“Target kita adalah menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada tahun 2024,” katanya.
Menurut Puguh, anak-anak dengan kondisi stunting memiliki peluang yang tinggi untuk mengalami gangguan perkembangan baik fisik maupun kognitif.
Kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan diperkirakan akan terdampak oleh hal ini.
“Upaya dalam penanganan stunting harus dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi,” lanjutnya.
Keberhasilan dalam penanggulangan stunting dapat dilihat dari Desa Loa Janan Ulu di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Supariyo, Kepala Desa Loa Janan Ulu, fokus utama dalam penanganan stunting adalah mengatasi masalah kurang gizi dan gizi buruk.
Terdapat 36 RT di Desa Loa Janan Ulu dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 12.711 jiwa.
Ada 16 Posyandu dan 5 Posbindu yang aktif di Desa Loa Janan Ulu, menjalankan berbagai program kesehatan untuk membantu penanganan stunting.
Partisipasi aktif masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah membuat sembilan Posyandu di desa ini menerima piagam penghargaan dari Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dan Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas upaya sembilan Posyandu yang berhasil mencapai target kehadiran balita 100 persen.
“Kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan upaya pencegahan dan penanganan stunting, serta menjaga kesehatan ibu hamil dengan risiko tinggi melalui berbagai program dan kegiatan yang berkesinambungan,” ungkap Supariyo.
Dalam mendukung upaya penurunan stunting, DPMPD Kaltim mendorong sinergi yang erat antara pemerintah daerah, Posyandu, dan masyarakat desa. (adv)
